Ini Alasan Mengapa Gerakan Ganti Presiden Tidak Boleh Dilarang

248
Mengapa Tak Boleh Melarang Gerakan Ganti Presiden?
Oleh : Ibnu Aqil D. Ghani
Gerakan ganti presiden 2019 semakin populer saja. Dan ini tak boleh dilarang. Mengapa?

Pertama, Indonesia tak mengenal adanya Presiden seumur hidup. Begitu Indonesia memilih demokrasi maka presiden seumur hidup tak diperkenankan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Nah, masa kekuasaan diatur dalam periode di Indonesia 5 tahun sekali.

Pertanyaannya bolehkan ganti presiden ketika presiden habis masa periodenya? Boleh, asal dengan cara konstitusi yaitu lewat pemilu.

Kedua, karena ganti presiden lewat cara konsitusi sekali 5 tahun, maka gerakan ganti presiden dengan cara konsitusi tersebut dibenarkan oleh konsitusi kita di NKRI.

Ketiga, negara kita negara hukum. Maka setiap upaya yang sesuai dengan konsitusi dan hukum tak boleh dilarang. Justru pelarangan itu harus dihentikan karena bertentangan dengan konsitusi, seperti hak berserikat dan berkumpul mengeluarkan.pendapat yang telah dijamin oleh undang-undang.

Keempat, hukum harus dijunjung tinggi tak ada tempat di negeri ini buat seorang atau sekelompok orang berdiri di atas atau lebih tinggi dari hukum. Siapapun mesti patuh pada hukum. Nah jika ada orang yang berfikir seperti itu (merasa lebih tinggi dari hukum) maka secara hidup bernegara dia dapat dikatakan salah dan berpotensi untuk berlaku sewenang-wenang.

Kelima, mengganggap gerakan ganti presiden adalah makar adalah anggapan sesat. Baru bisa dikatakan makar kalau presiden diganti pada periode kekuasaannya. Tapi bila diganti ketika periodenya habis dan sesuai ketentuan maka taklah bisa disebut perbuatan makar. Justru sebaliknya, tak mengakui bahwa pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara legal sesungguhnya dialah pelaku makar.

Keenam, adalah benar jika presiden yang telah atau akan habis periode kekuasaannya dapat mencalonkan diri kembali. Boleh saja mencalonkan diri kembali diri untuk priode kedua (hanya boleh dua kali) tentu mengkuti ketentuan, aturan dan proses yang sesuai.

Ketujuh, kedua capres baik incumben maupun bukan secara hukum hak dan kewajibannya sama. Karena itu tak ada ketentuan atau isyarat apapun mesti pilih yang pertahanan atau yang bukan. Semuanya tergantung prestasi, kalau berprestasi akan dipilih oleh rakyat tapi kalau tidak tentu tak akan dipilih.

Kedelapan, karena sama di depan hukum maka penegak hukum, penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya haruslah adil tak boleh memihak. Misalnya ketika gerakan dua periode diizinkan maka gerakan ganti presiden 2019 harus diizinkan pula.

Padang, 27 Agustus 2018
Wassalam
Ibnu Aqil D. Ghani

Sumber : FB Ustadz Ibnu Aqil D. Ghani (Ketua Paga Nagari Sumatera Barat)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here