Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2021

BNPB: 33.221 Jiwa Warga Sintang Masih Mengungsi Akibat Banjir

Triaspolitica.net :  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang, Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Pontianak, Minggu (14/11/2021). Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11/2021) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meskipun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat p

12 Poin Kesepakatan Ijtima Ulama MUI: dari Kripto, Nikah Online, Pinjol hingga Toa Masjid

Triaspolitica.net :   Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan sejumlah kesepakatan. Para ulama sepakat bahwa penggunaan kripto sebagai mata ulang hukumnya haram. Berikut poin-poin kesepakatan ijtima ulama. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII diselenggarakan sejak Senin (9/11) kemarin. Hasil kesepakatan itu dibacakan Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam. 1. Kripto Haram Sebagai Mata Uang Kesepakatan pertama adalah, para ulama setuju bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram. Sebab kripto disebut tidak memenuhi sil'ah secara syar'i. "Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram," ujar Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (11/11/2021). Niam pun menyampaikan beberapa alasan kripto itu haram. Ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. "Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset