Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hal yang mungkin terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Apakah akan ada reshuffle? Ya, reshuffle itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025.
Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian yang objektif terhadap kinerja para menterinya. Ia menyebutkan bahwa berbagai spekulasi yang beredar di publik mengenai nama-nama menteri yang akan terkena reshuffle hanyalah bagian dari dinamika demokrasi.
“Apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu memiliki penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu, karena ini merupakan hak prerogatif beliau. Jadi, suara-suara di luar anggap saja sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” tuturnya.
Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang meminta para pejabat negara untuk mundur apabila tidak mampu bekerja secara optimal, Hasan menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada sosok tertentu.
“Ini merupakan peringatan secara umum, dan berlaku bagi siapa saja,” ujarnya.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa Presiden senantiasa mengutamakan stabilitas pemerintahan serta efektivitas kerja kabinet dalam menjalankan agenda nasional.
Pernyataan ini menandai respons resmi dari Istana terhadap berbagai isu reshuffle yang belakangan mencuat di ruang publik, seiring dengan meningkatnya sorotan terhadap kinerja sejumlah kementerian. (DL/GPT)
