Triaspolitica.net : Posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%.
Jumlah utang ini, menurut kaleidoskop buku APBN KITA 2022, meningkat secara jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022.
Namun, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2021, rasio utang tersebut turun. Rasio utang per Desember 2021 mencapai 40,74%. Meskipun turun, besarnya utang pemerintah ini membuat bergidik. Bahkan nilai Rp 7.733,99 triliun tersebut setara dengan dua kali lipat lebih anggaran belanja negara tahun ini. Tak pelak hal ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinding.
Dalam kunjungannya ke UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dia mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja (APBN) yang diandalkan menjadi instrumen keuangan negara sudah bekerja luar biasa keras dalam 3 tahun terakhir selama pandemi. Kini, APBN harus kembali disehatkan.
Dengan demikian, Sri Mulyani harus menurunkan defisit APBN ke level normal di bawah 3% setelah bekerja keras menjadi shock absorber. Berbicara defisit dan utang tampaknya membuat mantan petinggi Bank Dunia tersebut tidak nyaman.
“Saya ini bicara di universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri,” ujar Sri Mulyani saat memberi sambutan di Ground Breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dikutip Selasa (24/1/2022).
Dia menyampaikan bahwa keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk menggunakan instrumen utang yang akan dibayar kembali.
Kemenkeu sendiri mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal
Dari total utang Rp 7.733,99 triliun, rinciannya Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 6.846,89 triliun dan pinjaman Rp 887,10 triliun. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022.
Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,75 persen.
“Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri,” tegas Kemenkeu.
Sumber : CNBC Indonesia | Weblink : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124084845-4-407701/bahas-utang-ri-rp-773399-t-yang-bikin-sri-mulyani-merinding
