TriasPoliticaa.net : Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap agar anggaran Kementerian HAM, yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat mencapai Rp20 triliun. Hal ini terkait dengan rencana Pigai untuk mengembangkan berbagai program, termasuk pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang diklaimnya akan menjadi satu-satunya di dunia.
Menurut Pigai, Unham akan memberikan kontribusi penting dalam penguatan HAM di Indonesia. "Saya berencana mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan program studi ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Di sana akan ada pusat laboratorium HAM dan pusat studi HAM. Untuk mewujudkannya, tentu diperlukan anggaran yang besar, dan ini akan menjadi universitas pertama di dunia yang khusus mengenai HAM," ungkap Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia dan memastikan kebutuhan HAM masyarakat dapat terpenuhi. Namun, ia menekankan bahwa anggaran yang saat ini tersedia, yakni sebesar Rp64 miliar, masih jauh dari cukup.
"Anggaran yang diberikan saat ini hanya Rp64 miliar. Padahal, banyak yang berpikir Kementerian HAM hanya bertugas mengawasi kerja pemerintah. Tidak demikian. Kementerian HAM bertugas untuk membangun hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusi, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan," jelas Pigai.
Lebih lanjut, Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam implementasi program-program pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan agar program-program Presiden Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
"Kami akan mendukung dari perspektif HAM terkait program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika tidak ada pengawasan dari kami, pelaksanaannya mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, perumahan adalah hak rakyat, dan kami, sebagai bagian dari pemerintah, harus mendorong pelaksanaan ini," tambahnya.
Pigai juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM akan melakukan audit HAM di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga. "Kami meminta agar setiap program yang dirancang pemerintah mengacu pada nilai-nilai HAM. Kami akan memastikan implementasinya dengan melakukan audit," ujarnya.
Meski menyadari bahwa Kementerian HAM merupakan lembaga yang baru dibentuk, Pigai menegaskan bahwa pihaknya telah mempelajari berbagai program yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Jenderal HAM di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ia menyatakan bahwa telah disusun rencana program untuk setahun ke depan yang siap dieksekusi.
"Saya telah merancang program untuk satu tahun ke depan, salah satunya terkait penghormatan HAM. Saya melihat instrumen hukum internasional dan nasional yang perlu diperkuat, serta mana yang perlu diadopsi dan ditindaklanjuti," pungkasnya. ***