Riau, 28 Juli 2025 — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari lokasi mana pun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7), menanggapi usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," ujar Gibran kepada awak media, sembari menekankan bahwa ia menunggu instruksi langsung dari Presiden.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan, sebagai pembantu presiden, dirinya siap melaksanakan tugas dari mana saja, baik di Papua maupun di IKN. Menurutnya, fokus utama adalah memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan dengan baik di lapangan.
"Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden," tegas Gibran. Ia juga menambahkan bahwa dirinya lebih sering berada di lapangan ketimbang berkantor secara fisik, demi memastikan eksekusi visi dan misi Presiden berlangsung optimal.
Wacana lokasi kerja Wapres Gibran sebelumnya sempat menuai sorotan publik. Beredar kabar bahwa Gibran akan berkantor di Papua. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan isu tersebut.
Menurut Yusril, yang berkantor di Papua bukanlah Wapres secara pribadi, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Badan tersebut dibentuk oleh Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota terdiri dari beberapa menteri serta perwakilan provinsi di Papua.
"Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu," jelas Yusril.
Sementara itu, usulan agar Wapres berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Dalam pernyataannya, Saan menyampaikan sikap partainya yang mendorong percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN, mengingat proyek tersebut belum kunjung menjelma sebagai ibu kota definitif Indonesia.
Meski lokasi kerjanya terus menjadi bahan diskusi, Gibran tetap menunjukkan sikap fleksibel dan loyal terhadap arahan pimpinan negara. “Saya bisa berkantor di mana saja,” pungkasnya.
