DENPASAR – Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025–2030. Pengukuhan in berlangsung dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Jumat (1/8/2025).
Kongres ke-6 ini menjadi momentum penting bagi PDIP dalam menentukan arah politik partai lima tahun ke depan. Megawati, yang telah memimpin PDIP sejak 1999, kembali dipercaya memegang kendali partai berlambang banteng tersebut, memperpanjang rekornya sebagai salah satu ketua umum partai politik terlama di Indonesia.
Kongres Tertutup dan Mendadak
Kongres PDIP kali ini digelar secara tertutup dan dengan pengamanan ketat. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia yang diizinkan masuk ke ruang kongres dengan menggunakan ID khusus. Satgas PDIP, pecalang, dan aparat keamanan tampak bersiaga penuh di lokasi acara.
Menariknya, penyelenggaraan kongres ini terkesan mendadak. Hingga Rabu (30/7/2025), belum ada pengumuman resmi soal jadwal pelaksanaannya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat itu hanya memberi sinyal bahwa kongres akan digelar segera setelah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi PDIP seluruh Indonesia selesai pada 31 Juli 2025.
“Insya Allah, setelah bimtek kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” kata Puan kepada wartawan seusai membuka bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar.
Dukungan ke Pemerintah Prabowo
Dalam kongres maupun bimtek yang digelar sebelumnya dan diikuti oleh sekitar 3.200 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PDIP, Megawati kembali menegaskan pentingnya soliditas internal, semangat gotong royong, serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Para peserta bimtek juga mendapatkan pembekalan mengenai penguatan peran fraksi di lembaga legislatif, sebagai bagian dari strategi PDIP dalam menjaga peranannya sebagai partai besar di parlemen.
Isu Amnesti Hasto dan Sinyal Politik
Kongres ini juga diwarnai dengan spekulasi publik terkait sikap politik Megawati terhadap pemerintah saat ini. Apalagi, kongres digelar hanya berselang satu malam setelah pemerintah mengumumkan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Langkah tersebut memicu beragam tafsir mengenai kemungkinan adanya kesepahaman politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo.
Megawati Soekarnoputri, yang juga merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia dan presiden perempuan pertama dalam sejarah bangsa ini, kembali mempertegas posisinya sebagai tokoh sentral dalam politik nasional. Dengan pengukuhan ini, PDIP menegaskan arah perjuangan partai dalam menghadapi dinamika politik nasional lima tahun ke depan, termasuk dalam menyikapi pemerintahan Prabowo yang tengah berjalan. (DL/GPT)
