Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik langkah Komandan Satuan Siber (Dansat Siber) Mabes TNI Brigjen Jo Sembiring yang berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana oleh pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Mereka menilai keterlibatan TNI dalam ranah penegakan hukum sipil berpotensi memperkuat militerisasi ruang siber dan mengancam demokrasi.
Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan bahwa langkah TNI memantau aktivitas di ruang digital justru menguatkan gejala militerisasi. “Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber,” demikian keterangan tertulis yang diterima, Selasa (9/9/2025).
Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, hingga Setara Institute. Mereka menilai pelaporan terhadap Ferry Irwandi mengarah pada kriminalisasi dan berpotensi menutupi fakta yang sebenarnya.
“Adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi dkk justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair,” tulis pernyataan itu.
Koalisi juga menilai konsultasi hukum ke kepolisian oleh Dansat Siber Mabes TNI mengesankan intervensi terhadap proses penegakan hukum. “Bahkan, dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum,” lanjut pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, koalisi sipil mendesak agar jika memang ada dugaan tindak pidana, proses hukum harus ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku. “Bilamana ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI menggelar upaya hukum layaknya proses pidana, dan membawa oknum yang diduga pelaku ke meja hijau agar masyarakat mengetahui fakta dan kebenaran yang sesungguhnya,” tegas mereka.
Dansat Siber: Ada Dugaan Pidana
Sebelumnya, Brigjen Jo Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025). Ia menyebut kedatangannya untuk berkonsultasi hukum terkait temuan dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi yang terdeteksi dari patroli siber TNI.
“Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi,” ujar Jo kepada wartawan.
Meski begitu, Jo enggan merinci temuan tersebut. Ia menegaskan detail perkara menjadi kewenangan penyidik kepolisian. “Nanti kan ada penyidikan, nanti biar kita lanjutkan,” katanya.
Jo juga menyebut pihaknya telah mencoba menghubungi Ferry Irwandi, namun tidak berhasil. “Kami coba, handphone-nya mati, nggak bisa, staf saya hubungi. Saya coba konsultasi, karena, dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansatsiber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh, tidak bisa, itu saja,” jelasnya.
Di sisi lain, Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui dirinya disebut-sebut terkait dugaan pidana. “Saya belum tahu apa-apa,” ujarnya saat dikonfirmasi.
