JAKARTA – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian membara pasca syahidnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Imam Ali Khamenei, memicu gelombang reaksi keras di dunia dan di tanah air. Sembari khusyuk melaksanakan ibadah Ramadhan ini, Partai Masyumi mengeluarkan pernyataan sikap tegas: Indonesia harus segera keluar dari Board of Peace (BoP).
Inisiatif bergabung ke BoP yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini berada di titik nadir kredibilitas. Masyumi menilai lembaga tersebut tidak lebih dari sekadar "macan kertas" yang mandul di hadapan agresi Amerika Serikat dan Israel.
Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, SH., MH, menegaskan bahwa serangan brutal aliansi AS-Israel yang membuat gugurnya Ali Khamenei adalah pelanggaran hukum internasional yang tidak bisa ditoleransi. "Di tengah kesucian Ramadhan, dunia justru menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang memilukan. Serangan ini merenggut nyawa dan melukai perasaan umat Islam sedunia," ujar Ahmad Yani dalam keterangan resminya di Jakarta.
Beliau menambahkan bahwa perjuangan rakyat Iran dan Palestina adalah satu tarikan napas dengan umat Islam di Indonesia. "Umat Islam itu ibarat satu tubuh; jika satu bagian luka, seluruhnya merasakan sakit," tegasnya mengutip filosofi persaudaraan Islam.
Partai Masyumi memandang bergabungnya Indonesia ke BoP tersebut, justru berisiko memperkuat dominasi Donald Trump di kawasan Muslim. Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsudin Dayan, SH., M.Si, menyoroti adanya konflik kepentingan yang nyata. "Faktanya, BoP tidak memiliki taring di hadapan agresi. Bertahan di dalamnya hanya membuat posisi Indonesia tidak efektif karena kendali kebijakan tetap di tangan Trump sebagai inisiator yang punya ambisi supremasi," jelas Samsudin menguraikan alasan penolakan terhadap BoP.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Legisan Samtafsir, meminta Presiden Prabowo untuk tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional. Legisan menekankan pentingnya kembali ke mandat konstitusi: menghapuskan penjajahan di atas dunia, tanpa harus menjadi underbow atau kepanjangan tangan kepentingan AS-Israel," ungkap Legisan dengan nada lugas.
Ia menegaskan bahwa setiap inisiatif bantuan untuk Palestina harus dilakukan melalui mandat PBB sebagai badan resmi yang memiliki legitimasi.
Dalam pernyataan bernomor 012/03/2026 tersebut, Masyumi menyodorkan poin-poin tuntutan strategis agar dijalankan oleh pemerintah.
1. Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk keluar dari BoP, karena lembaga ini telah terbukti tidak berdaya mencegah agresi AS-Israel. Bertahan di dalamnya hanya memperkuat posisi tawar Donald Trump yang memiliki konflik kepentingan demi ambisi supremasinya sendiri.
2. Pemerintah tidak boleh terseret menjadi alat kepentingan pihak tertentu. Segala bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina harus disalurkan melalui mekanisme resmi di bawah mandat PBB.
3. Masyumi meminta Presiden untuk mendesak PBB agar berani memberikan hukuman dan tekanan diplomatik kepada Amerika Serikat dan Israel atas serangan brutal terhadap kedaulatan negara lain. Tindakan tersebut adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi.
4. Masyumi meminta Presiden untuk menggalang kekuatan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC). Langkah ini dianggap jauh lebih signifikan untuk membela Palestina dan melindungi kedaulatan Dunia Islam dari hegemoni asing.
5. Pemerintah Indonesia harus terus mendesak PBB agar Palestina disahkan menjadi anggota penuh sebagai negara merdeka yang berdaulat. Selain itu, percepatan rekonstruksi Gaza harus menjadi prioritas di bawah perlindungan PBB.
6. Masyumi mengajak seluruh Ormas Islam dan elemen umat di seluruh dunia untuk bersatu padu melawan segala bentuk imperialisme baru. Umat Islam harus mandiri secara politik, ekonomi, dan militer agar tidak terus-menerus menjadi objek permainan kekuasaan global.
7. Partai Masyumi mengajak umat Islam di mana saja untuk terus memanjatkan doa memohon perlindungan Allah SWT bagi saudara-saudara Muslim yang sedang ditindas dan mengalami kesulitan di berbagai belahan dunia."
Masyumi akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi yang benar dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan," tutup pernyataan tersebut.
