TriasPolitica.net : Ketua MPR Bambang Soesatyo buka suara terkait rencana pihaknya yang kembali mengusulkan amandemen UUD 1945. Bamsoet menegaskan usulan Amandemen UUD 1945 baru akan dilakukan usai Pemilu 2024 agar isu penundaan pemilu tak lagi muncul.
"Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bukan apa dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif sehingga kita berkesimpulan kita bahas nanti pasca pemilu," kata Bamsoet di Istana Merdeka, Rabu (9/8/2023).
Bamsoet menuturkan dalam rapat persiapan sidang tahunan, MPR memang membahas pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) namun tidak akan diusulkan dalam waktu dekat menjelang pemilu.
"Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu, kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu," kata Bamsoet
Menurut Bamsoet, dalam sidang MPR 16 Agustus mendatang, pihaknya akan menyampaikan beberapa hal tentang langkah-langkah konstitusional yang harus diantisipasi ke depan.
"Kami menyadari bahwa UUD hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Misalnya kita belum ada di sana mencantumkan udara angkasa dikuasai sepenuhnya oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
"Kita hanya mencatat di Pasal 33 itu sumber daya alam yang terkandung di bumi seluas-luasnya dikuasai oleh negara, tapi angkasa, udara sementara kemajuan teknologi sudah sampai sana belum masuk dalam konstitusi kita," pungkasnya. ***
Kontributor : Abu Isa Karim D | TriasPolitica.net | Indonesian Islamic News Forum (IINF)
