Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Panji Gumilang Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

TriasPolitica.net : Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Abdussalam Panji Gumilang meminta agar seluruh rekening serta aset yang dibekukan oleh Bareskrim Polri dipulihkan dan dikembalikan.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Panji, Alvin Lim, dalam sidang gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kliennya dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024).

“Termohon harus diperintahkan untuk menghentikan penyidikan, mencabut status tersangka pemohon serta mengembalikan saldo rekening dan aset milik Pesantren Al Zaytun dalam keadaan semula dalam waktu 3x24 jam setelah putusan dibacakan,” ujar Alvin Lim di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut Alvin, penetapan status tersangka terhadap Panji dalam kasus TPPU oleh Bareskrim Polri cacat formil. Ia mengeklaim, penyidikan yang dilakukan tidak sah karena belum memenuhi unsur pidana dalam proses penyelidikan.

“Oleh karena itu penetapan tersangka terhadap pemohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Alvin.

Alvin menilai, ada dua kejanggalan dalam proses penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus TPPU.

“Pertama adalah penetapan tersangka itu harus dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kedua adalah untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka haruslah dia memenuhi unsur pidana secara materilnya,” kata dia.

Padahal, menurut Alvin, belum ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Alvin menyebutkan, hal itu telah dituangkan oleh pihak kejaksaan dalam surat P19 yang dikirimkan ke penyidik kepolisian.

“Kejaksaan menulis bahwa satu, belum ada bukti permulaan yang cukup. Tidak ada itu dua alat bukti, keterangan saksi itu enggak ada yang menyatakan terjadinya pidana,” kata Alvin.

Selain itu, peristiwa yang menyeret Panji dan diselidiki oleh kepolisian juga dianggap belum menggambarkan terjadinya TPPU. Oleh karena itu, kuasa hukum merasa bahwa penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak sah, karena belum terpenuhinya unsur pidana.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerbitkan Laporan Informasi Nomor: LI/66/VII/RES.2.6./2023/ DITTIPIDEKSUS di mana pimpinan Ponpes Al Zaytun sebagai terlapor, naik ke tingkat penyidikan. ***

Indonesian Islamic News Agency (IINA)

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad


Below Post Ad

Mari bergabung bersama WA Grup dan Channel Telegram TriasPolitica.net. Klik : WA Grup & Telegram Channel

Ads Bottom

Copyright © 2023 - TriasPolitica.net | All Right Reserved