JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut baik rencana penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua guna mempercepat pembangunan dan menangani berbagai persoalan di wilayah tersebut. Penugasan ini disebut sebagai langkah positif yang menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kawasan timur Indonesia.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah Presiden Prabowo menugaskan Gibran ke Papua merupakan bentuk perhatian dan penghargaan terhadap daerah yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam pembangunan.
“Saya kira bagus, bagus sekali. Itu menunjukkan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai,” ujar Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Deddy juga mengingatkan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang merupakan ayah kandung Gibran, kerap menunjukkan kepedulian serupa dengan sering mengunjungi Papua saat menjabat.
“Karena dulu kan bapaknya, Presiden Jokowi, paling sering ke Papua,” tambahnya.
Lebih lanjut, Deddy mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dibuka selama ini di Papua mulai membuahkan hasil. Namun ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di sana, termasuk perkebunan dan pertambangan yang berkembang, baik yang legal maupun ilegal.
“Nah setelah dibuka jalan banyak di sana, besar segala macam, sekarang banyak perkebunan, banyak tambang di sana, baik yang legal maupun ilegal. Nah itu kan perlu diawasi. Yang paling tepat ya Gibran, udah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Gibran akan mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penugasan itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres), yang memungkinkan Gibran membuka kantor resmi Wakil Presiden di Papua.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7/2025).
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari partai oposisi seperti PDIP, penugasan Gibran diharapkan menjadi langkah strategis mempercepat pemerataan pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah krusial di Papua secara berkelanjutan.
