Jakarta — Mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam sidang perkara dugaan korupsi impor gula, Senin (30/6/2025). Dalam keterangannya, Tom menyatakan bahwa kebijakan penugasan impor gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) merupakan kelanjutan dari penugasan yang telah dimulai oleh menteri pendahulunya, Rachmat Gobel, serta dilandasi perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
Kesaksian Tom disampaikan saat ia dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika.
Kelanjutan Penugasan dan Persetujuan Menteri BUMN
Dalam sesi pemeriksaan, Hakim Dennie menanyakan dasar Tom Lembong menerbitkan surat penugasan impor gula kepada PT PPI. Tom menjawab bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang sudah dimulai oleh Menteri Perdagangan sebelumnya.
"Saya memberikan surat penugasan kepada PPI. Menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rachmat Gobel. Dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan tersebut dalam rangka upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional," jelas Tom di hadapan majelis hakim.
Gejolak Harga dan Arahan Presiden
Tom juga membeberkan kondisi saat dirinya baru dilantik sebagai Menteri Perdagangan, di mana harga berbagai komoditas pangan mengalami gejolak. Ia menyebut Presiden Jokowi saat itu memberikan arahan langsung kepada jajaran menteri bidang ekonomi untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan harga pangan.
"Saat saya pertama kali menjabat, hampir semua bahan pangan—beras, gula, daging sapi, jagung, ayam, dan telur—mengalami gejolak harga. Presiden memerintahkan kami untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan," tutur Tom.
Hakim kemudian mendalami bentuk perintah Presiden tersebut, apakah disampaikan secara tertulis atau lisan. Tom menyebut arahan itu diberikan melalui berbagai forum, termasuk sidang kabinet, pertemuan bilateral di Istana Negara atau Istana Bogor, serta melalui Menko Perekonomian.
"Dalam beberapa kali pertemuan, termasuk pertemuan langsung dengan Bapak Presiden, beliau memberikan arahan untuk segera meredam gejolak harga karena keresahan masyarakat sangat tinggi," lanjut Tom.
Presiden Jokowi Sering Blusukan dan Menelepon Menteri
Tom juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi kerap blusukan ke pasar untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Bahkan, menurut Tom, Jokowi pernah menceritakan pengalaman pribadinya saat diteriaki warga terkait mahalnya harga beras.
"Beliau mengatakan, ‘Bapak, beras mahal, Bapak’. Presiden menyampaikan itu kepada saya sebagai bentuk empati atas keresahan rakyat," ucap Tom.
Selain itu, Jokowi juga disebut kerap menelepon para menteri secara langsung untuk mengecek perkembangan penanganan harga pangan, termasuk langkah-langkah impor yang diambil.
Dakwaan Jaksa: Kerugian Negara Rp 578,1 Miliar
Dalam kasus ini, Tom Lembong turut didakwa oleh jaksa telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa melalui mekanisme rapat koordinasi serta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku. Perbuatan itu disebut telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 578,1 miliar.
Persidangan masih akan terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya serta pembuktian dari tim penuntut umum maupun pihak terdakwa.
