Jakarta – Forum Purnawirawan TNI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar serius merespons surat tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini mencuat karena kekhawatiran akan arah kepemimpinan nasional ke depan.
Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyatakan bahwa persoalan pemakzulan Gibran bukan semata-mata urusan politik, melainkan menyangkut masa depan bangsa. Ia menyoroti potensi bahaya jika Gibran, yang menurutnya tidak memiliki kapabilitas kepemimpinan yang memadai, menggantikan Presiden Prabowo Subianto jika terjadi sesuatu di masa mendatang.
"Kita berdoa Pak Prabowo usianya panjang. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan beliau, bagaimana kita dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas mentalnya, nggak jelas moralnya? Ini sangat menakutkan," ujar Fachrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Fachrul juga mengungkapkan bahwa Forum Purnawirawan TNI akan terus menggulirkan wacana pemakzulan meskipun belum ada tanggapan serius dari DPR. Ia menyatakan komitmennya untuk menyebarluaskan isi tuntutan kepada publik agar mendapat perhatian lebih luas.
"Meski belum ada respons dari DPR, konten tuntutan akan tetap kami sebarkan. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal tanggung jawab moral terhadap bangsa," tegas mantan Menteri Agama itu.
Dalam kesempatan yang sama, Fachrul menyebutkan rencananya untuk menemui Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna mengetahui sikap dan keberpihakan SBY dalam persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa pendekatan kepada SBY kemungkinan dilakukan secara informal dan tertutup.
"Pertemuannya bisa saja tertutup. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatan yang tidak formal," kata Fachrul.
Fachrul juga membandingkan sikap SBY dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai SBY sebagai sosok yang tidak mencampuri urusan politik pasca menjabat presiden, berbeda dengan Jokowi yang menurutnya masih aktif melakukan intervensi.
"Pak SBY itu begitu selesai masa tugasnya, tidak cawe-cawe lagi. Beda dengan Pak Jokowi. Kita ingin tahu bagaimana keberpihakan SBY terhadap gerakan ini," jelasnya.
Forum Purnawirawan TNI mengaku akan terus mendorong diskursus publik mengenai legitimasi Wakil Presiden Gibran, sembari berharap DPR segera menjalankan fungsi konstitusionalnya secara serius dan independen. (DL/GPT)