Jakarta, 20 Oktober 2025 — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Senin (20/10/2025). Aksi bertajuk “Indonesia Cemas” ini membawa 17 poin tuntutan dengan seruan #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyebut aksi ini merupakan refleksi atas kinerja satu tahun pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. “Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujar Muzammil saat dikonfirmasi, Senin (20/10).
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI menilai program tersebut masih bermasalah dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran.
“Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik,” kata Muzammil.
Kritik Represivitas Aparat
Mahasiswa juga mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam berbagai demonstrasi sebelumnya. Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis.
“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tegas Muzammil.
Desak Evaluasi Kabinet dan Reformasi Parlemen
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih dan pencopotan sejumlah menteri yang dianggap bermasalah, terutama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan. Menurut mereka, kementerian tersebut gagal melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari praktik eksploitatif.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak reformasi struktural lembaga legislatif guna menghentikan praktik politik transaksional serta memastikan parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Soroti Anggaran Pertahanan dan Isu Lingkungan
BEM SI turut menyoroti pembengkakan anggaran pertahanan dan keamanan di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan negara.
“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” tulis BEM SI dalam pernyataannya.
Di sisi lain, mahasiswa juga menolak proyek food estate yang dianggap merusak lingkungan dan menuntut pembubaran komando teritorial (Koter). Mereka mendorong pengesahan sejumlah RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk perlindungan korban.
Sikap Luar Negeri dan Isu Ekonomi Rakyat
Dalam isu luar negeri, BEM SI menegaskan agar pemerintah menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan rezim zionis Israel dan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain itu, mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap program koperasi desa dan pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar tidak merugikan masyarakat kecil.
“Seluruh tuntutan ini kami sampaikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” tutup Muzammil. *
