Jakarta — Pernyataan keras kembali muncul terkait polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Denny Indrayana, menilai langkah politisi Arsul Sani yang secara terbuka menunjukkan ijazah asli S3 miliknya merupakan contoh sikap negarawan yang patut dicontoh. Menurutnya, perbandingan ini menyoroti sikap Jokowi yang selama bertahun-tahun dinilai enggan menunjukkan dokumen pendidikan aslinya.
Dalam keterangannya, Denny menilai bahwa sikap tertutup terkait ijazah Jokowi telah menimbulkan dampak hukum berkepanjangan. Ia menyebut, berbagai persoalan pidana, perdata, hingga administrasi bermunculan akibat ketidakjelasan tersebut. Sejumlah warga bahkan harus berhadapan dengan proses hukum dan ada yang sampai dipenjara akibat mempertanyakan keaslian ijazah Presiden.
“Ini bukan hanya soal dokumen pribadi, tetapi sudah menjadi persoalan publik yang berimplikasi luas. Rakyat ditersangkakan, bahkan dipenjarakan, hanya karena mempertanyakan sesuatu yang seharusnya mudah dijawab,” ujar Prof Denny di akun X miliknya, Kamis, (20/11/2025).
Denny kemudian membandingkan dengan langkah cepat Arsul Sani. Politikus senior tersebut tidak membutuhkan proses sidang, penyelidikan, atau polemik berkepanjangan untuk menunjukkan ijazah asli pendidikan doktornya. “Tanpa rumit dan berbelit, Pak Arsul menunjukkan ijazah aslinya. Ini sikap negarawan,” kata Denny.
Menurutnya, tindakan sederhana namun terbuka itu seharusnya dapat dilakukan oleh Jokowi sejak awal. Namun, selama bertahun-tahun Presiden justru dinilai memilih untuk tidak memperlihatkan dokumen tersebut, sehingga memicu berbagai spekulasi dan konflik hukum.
“Sejuta bukti sekalipun menjadi kehilangan makna ketika Presiden terus berdalih dan tidak mau menunjukkan ijazah asli. Padahal persoalannya sangat sederhana,” lanjutnya.
Denny menegaskan bahwa perbedaan sikap ini menunjukkan kelas yang berbeda antara para tokoh tersebut. Ia menyatakan bahwa Arsul Sani menunjukkan sikap kenegarawanan, sementara Jokowi dinilainya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga.
Polemik ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi isu publik dan terus menjadi bahan perdebatan, termasuk dalam berbagai proses persidangan di Komisi Informasi maupun laporan masyarakat di ranah hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait kritik terbaru Prof Denny Indrayana tersebut. *
.webp)
