 |
| Gambar Ilustrasi by Gemini AI |
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi melarang anggota Kepolisian Negara RI (Polri) yang masih berstatus aktif untuk menduduki jabatan di institusi sipil. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun sebelum menjabat posisi di luar struktur kepolisian.
Putusan ini bermula dari permohonan uji materi yang diajukan advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite terhadap Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian. Mereka menilai penjelasan pasal tersebut menimbulkan multitafsir terkait batasan jabatan di luar kepolisian, sehingga berpotensi memungkinkan polisi aktif merangkap jabatan di lembaga negara lain.
Dalam sidang, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa substansi Pasal 28 ayat (3) sebenarnya sudah jelas menyatakan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya, frasa tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.
Namun, penjelasan pasal yang menyebut jabatan di luar kepolisian sebagai posisi “yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” justru dinilai MK mengaburkan makna utama dari norma tersebut. MK menilai bagian frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tidak memberikan kejelasan hukum dan membuka ruang ketidakpastian dalam pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri.
“Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian serta bagi ASN di luar institusi kepolisian,” ujar Ridwan dalam pembacaan putusan.
Menanggapi putusan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari seluruh isi putusan setelah menerima salinan resminya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tentu putusan MK itu final and binding. Ya iyalah dijalankan, sesuai aturan seperti itu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/11/2025).
Saat ini diketahui terdapat sejumlah anggota Polri aktif yang masih menduduki jabatan sipil di pemerintahan tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan MK ini menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan konstitusi dan harus segera disesuaikan dengan aturan terbaru.
Dengan keluarnya putusan ini, pemerintah dan Polri diharapkan segera melakukan penataan ulang struktur jabatan demi memastikan kepastian hukum dan profesionalitas lembaga negara.
50 Daftar Nama Polisi yang Duduki Jabatan Sipil :
1. Komjen Pol, Setyo Budiyanto menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2024-2029
2. Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari tahun 2023-sekarang
3. Komjen Panca Putra Simanjuntak menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dari tahun 2023-sekarang
4. Komjen Pol Nico Afinta menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dari tahun 2024-sekarang
5. Komjen Pol Marthinus Hukom menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2023-sekarang
6. Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari tahun 2024-sekarang
7. Komjen Pol Eddy Hartono menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2024-sekarang
8. Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sejak 2025-sekarang
9. Irjen Pol Yudhiawan menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sejak 2025-sekarang
10. Brigjen Pol Hermanta menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi di Bawah Kementerian Perhubungan sejak 2025-sekarang
11. Irjen Pol Ratna Pristiana Mulya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 2025-sekarang
12. Irjen Pol Lotharia Latif menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2025-sekarang
13. Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2025-sekarang
14. Irjen Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH. M.Hum menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sejak 2025-sekarang
15. Irjen Pol Makhruzi Rahman menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) sejak 2025-sekarang
16. Brigadir Jenderal (Pol) Hermawan menjabat sebagai Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sejak 2024-sekarang
17. Brigadir Jenderal (Pol) Arif Fajarudin Inspektur V di Unit Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sejak 2025-sekarang
18. Kombes Pol Sunarto menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN sejak 2025-sekarang
19. Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan sejak 2025-sekarang
20. Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara sejak 2025-sekarang
21. Inspektur Jenderal Yassin Kosasih menjabat sebagai Pati Baharkam Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2025-sekarang
22. Brigadir Jenderal Ruslan Aspa menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/BP BATAM) sejak 2025-sekarang
23. Brigadir Jenderal Edi Mardianto menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa sejak 2025-sekarang
23. Brigadir Jenderal Rahmadi menjabat sebagai Stafsus Menhut Bidang Penegakan Hukum Kehutanan sejak 2025-sekarang
24. Brigadir Jenderal Arman Achdiat menjabat sebagai Pati Korlantas Polri di Badan Intelijen Negara sejak 2025-sekarang
25. Brigjen Yulmar Try Himawan menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Tanah di Bank Tanah sejak 2025-sekarang
26. Brigadir Jenderal Raden Slamet Santoso menjabat sebagai enaga Ahli Menpora Bidang Hubungan Antarlembaga sejak 2025-sekarang
27. Brigadir Jenderal Moh.Irhamni menjabat sebagai sebagai Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri di PPATK sejak 2025-sekarang
28. Brigadir Jenderal Sony Sonjaya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sejak 2024-sekarang
29. Brigadir Jenderal Dover Christian menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri di DPD RI sejak 2025-sekarang
30. Brigadir Jenderal Yuldi Yusman menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 2025-sekarang
31. Brigadir Jenderal Arie Ardian Rishadi menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri di Kementerian Hukum, penugasan di Kementerian Hukum sejak 2025-sekarang
32. Komisaris Jenderal Yan Sultra Indrajaya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 2025-sekarang
33. Inspektur Jenderal Mashudi menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 2025-sekarang
34. Inspektur Jenderal Alexander Sabar menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di KOmdigi sejak 2025-sekarang
35. Inspektur Jenderal R. Ahmad Nurwakhid menjabat sebagai Pati Densus 88 AT Polri di Kemenko PMK sejak 2025-sekarang
36. Brigadir Jenderal Raja Sinambela menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri di BP2MI sejak 2025-sekarang
37. Brigadir Jenderal Frans Tjahyono menjabat sebagai Pati Baharkam Polri di Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2025-sekarang
38. Brigadir Jenderal Achmadi menjabat sebagai Pati Baintelkam di Kementerian Ekonomi Kreatif sejak 2025-sekarang
39. Komjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si menjabat sebagai Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sejak 2024-sekarang
40. Irjen Pol Dr. Aziz Andriansyah, SH. S.Ik. M.Hum menjabat sebagai Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sejak 2025-sekarang
41. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan menjabat sebagai Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian sejak 2025-sekarang
42. Brigjen Pol Budi Satria Wiguna menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko (TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak 2025-sekarang
43. Brigjen Pol Sunarto menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN sejak 2025-sekarang
44. Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar menjabat sebagai Pamen Bareskrim Polri di Kemendagri sejak 2025-sekarang
45. Brigjen Pol Fery Wiyanto menjabat sebagai Inspektur Wilayah pada Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejak 2025-sekarang
46. Brigjen Pol Diki Budiman menjabat sebagai Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian Rl sejak 2025-sekarang
47. Brigjen Pol Leonardus Simarmata menjabat sebagai Inspektur III Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak 2025-sekarang
48. Brigjen Pol Julisa Kusumowardono menjabat sebagai Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak 2025-sekarang
49. Irjen. Pol. Risyapudin Nursin menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sejak 2024-sekarang
50. Komisaris Jenderal I Ketut Suardana menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran sejak 2025-sekarang
