Surabaya — Anggota Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ia telah mengidentifikasi sedikitnya 27 persoalan yang saat ini membelit institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Temuan tersebut ia peroleh dari berbagai laporan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Mahfud menyampaikan hal itu usai menghadiri acara DIRAYA 2025: Diskusi Bersama Rakyat di Kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11). Ia menjelaskan seluruh laporan yang masuk telah ia catat secara sistematis.
“Itu saya mencatat 27 masalah. Dari begitu banyak itu, setiap ada orang lapor, saya catat,” ujarnya.
Menurut Mahfud, puluhan persoalan tersebut mencakup isu beragam, mulai dari dugaan pemerasan, kasus narkoba, hingga penganiayaan. Masing-masing laporan telah ia inventarisasi dalam catatan resmi.
“Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan. Terus saya catat semua itu, ya ada 27 masalah,” jelasnya.
Mahfud menambahkan bahwa kendati terdapat puluhan masalah, keseluruhannya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun besar. “Kalau dikelompokkan mungkin bisa menjadi empat kelompok besar,” katanya. Namun ia menegaskan jumlah masalah yang terdata tetap berjumlah 27 poin.
Meski begitu, Mahfud menolak memprioritaskan satu isu tertentu. Ia menegaskan seluruh persoalan akan dibahas secara setara oleh Komisi Reformasi Polri bersama Polri.
“Semua, enggak ada prioritas. Semua masalah kita bicarakan. Tetapi kita ini berbicara dengan Polri, bukan membuat keputusan sepihak. Semua disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya, lalu dicari jalan keluar bersama,” tegasnya.
Ia menekankan Komisi Reformasi Polri bukanlah pihak pengawas atau auditor, melainkan mitra yang ingin memperbaiki kondisi institusi secara kolaboratif.
“Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri, tapi mau memperbaiki bersama dengan Polri. Dan Polri terbuka, mereka punya catatan yang sama tentang kelemahan dirinya,” tutup Mahfud. *
