ACEH SELATAN — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah keputusannya berangkat umrah tanpa izin di tengah bencana banjir menuai kritik luas. Ia mengakui tindakannya telah menyita perhatian publik dan menimbulkan kekecewaan di berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat.
Dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosialnya pada Selasa (9/12/2025), Mirwan menyampaikan penyesalan mendalam atas keputusan yang diambilnya.
“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI H. Prabowo Subianto, Bapak Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian, Bapak Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,” ujarnya.
Mirwan menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Ia menyebut insiden tersebut telah mengganggu fokus penanganan bencana.
“Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat dapat memaafkan dan kembali bersatu dalam upaya pemulihan daerah.
“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan Mirwan dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12). Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pelanggaran yang dilakukan Mirwan.
Kepergian Bupati Aceh Selatan ke Tanah Suci tanpa izin resmi saat daerahnya tengah dilanda banjir besar menjadi sorotan nasional, memicu kritik terhadap kepemimpinan daerah dalam situasi darurat. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam kondisi krisis untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi. *
