Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré dilaporkan menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerapkan hukum Syariah sebagai sistem hukum negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato yang disebut berlangsung pada 17 Juli 2026 saat Traoré berbicara mengenai agama, pendidikan, dan arah pembangunan negaranya.
Dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media, Traoré menegaskan bahwa Burkina Faso merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan agama masing-masing. Namun, ia menyatakan bahwa tidak akan ada penerapan hukum Syariah sebagai sistem hukum nasional.
ADVERTISEMENT
"Saya seorang Muslim, tetapi setiap orang di Burkina Faso memiliki hak untuk menjalankan agamanya. Tidak akan pernah ada hukum Syariah di sini," demikian pernyataan yang dikutip dari sejumlah laporan media.
Traoré juga dilaporkan menyoroti warga Burkina Faso yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan fokus pada studi hukum Syariah. Menurutnya, negara membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di bidang teknologi, sains, pertanian, dan keterampilan teknis untuk mendukung pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut menempatkan agenda pembangunan dan kepentingan nasional sebagai prioritas pemerintahannya. Traoré disebut mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan keterampilan yang dapat berkontribusi langsung terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan Burkina Faso.
Sikap tersebut juga dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Burkina Faso yang mempertahankan prinsip negara sekuler di tengah masyarakat yang memiliki keragaman agama. Dengan demikian, penolakan terhadap penerapan hukum Syariah sebagai hukum negara tidak serta-merta berarti pelarangan terhadap Islam atau ibadah umat Muslim secara pribadi.
Burkina Faso sendiri merupakan negara dengan populasi yang menganut berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, serta kepercayaan tradisional Afrika. Dalam konteks tersebut, pernyataan Traoré lebih mengarah pada penolakan terhadap penerapan satu sistem hukum berbasis agama sebagai hukum nasional.
Pemerintah Burkina Faso di bawah kepemimpinan Traoré dalam beberapa tahun terakhir memang menempatkan isu kedaulatan nasional, keamanan, dan pembangunan sebagai agenda utama. Pernyataan terbaru mengenai hukum Syariah tersebut kembali memicu perdebatan mengenai hubungan antara agama, negara, dan pembangunan di Burkina Faso.
Sumber : https://salaminfo.com/2026/07/18/le-capitaine-ibrahim-traore-devoile-la-verite-ultime-et-met-fin-sur-le-pratique-sharia-au-burkina-faso
