Milad ke-81 Masyumi: Menyerukan Kenegarawanan, Politik Bersih, dan Penguatan Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta, 7 November 2026 - Yogyakarta kembali mempertemukan Masyumi dengan sejarah kelahirannya. Delapan puluh satu tahun silam, pada 7–8 November 1945, Kongres Umat Islam Indonesia di kota ini melahirkan Partai Masyumi, ketika Republik yang baru berusia tiga bulan masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.
ADVERTISEMENT
Kini, pada 7 November 2026, Masyumi kembali ke Yogyakarta untuk memperingati Milad ke-81 melalui syukuran, pembekalan kader, dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat. Di tengah berbagai tantangan kehidupan politik nasional, peringatan tersebut menjadi momentum untuk menghubungkan warisan kenegarawanan para pendiri dengan agenda pembaruan politik Indonesia menuju 2029.
Bagi Masyumi, kembali ke Yogyakarta bukan sekadar perjalanan mengenang masa lalu. Ada tanggung jawab sejarah yang hendak diteguhkan: menghadirkan kembali politik yang berlandaskan integritas, keadilan, dan pengabdian kepada rakyat.
Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., menempatkan semangat kenegarawanan sebagai landasan utama perjuangan tersebut. Menurutnya, politik tidak boleh kehilangan tujuan luhurnya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan bangsa.
"Masyumi lahir untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Delapan puluh satu tahun kemudian, kita harus menghidupkan kembali politik yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan integritas. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat."
Warisan Sejarah yang Menuntut Pembuktian
Sejarah Indonesia mencatat kontribusi penting tokoh-tokoh Masyumi dalam mempertahankan dan membangun Republik. Sjafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat menghadapi ancaman akibat Agresi Militer Belanda II. Mohammad Natsir menggagas Mosi Integral yang membuka jalan pemulihan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950.
Sementara itu, Mohammad Roem memainkan peran penting dalam diplomasi mempertahankan kedaulatan, sedangkan Kasman Singodimedjo turut berkontribusi dalam pembentukan kelembagaan negara pada awal kemerdekaan.
Pengabdian mereka memperlihatkan bahwa politik dapat menjadi jalan perjuangan yang mengutamakan kepentingan Republik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Namun, kebesaran sejarah tidak dengan sendirinya menjamin kepercayaan masyarakat hari ini. Warisan kenegarawanan hanya akan bermakna apabila nilai-nilainya dapat diterjemahkan menjadi sikap politik, kualitas kepemimpinan, dan kebijakan yang menjawab persoalan bangsa.
Tantangan itu semakin relevan ketika demokrasi Indonesia masih menghadapi praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, serta kuatnya pengaruh modal dalam proses politik.
Masyumi memandang bahwa persoalan mendasar bangsa bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan lemahnya integritas dalam pengelolaan kekuasaan dan kekayaan nasional. Demokrasi yang hanya mengandalkan prosedur elektoral tanpa keteladanan dan keadilan berisiko menjauh dari kepentingan rakyat.
Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan pergantian pemimpin. Yang lebih mendasar adalah perubahan kualitas kepemimpinan dan cara bernegara.
Politik Bersih dan Kepemimpinan Kapabel
Kesadaran tersebut menjadi pijakan Masyumi dalam merumuskan lima agenda perjuangan menuju 2029, dimulai dari penegakan politik bersih dan berintegritas.
Masyumi menempatkan penolakan terhadap politik uang, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan dominasi oligarki sebagai komitmen yang harus dimulai dari internal partai. Tata kelola organisasi, keterbukaan pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
Komitmen itu berkaitan erat dengan agenda kedua, yakni menghadirkan pemimpin yang jujur, amanah, dan kapabel. Rekrutmen serta kaderisasi politik diarahkan pada integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, Achmad Herry, memandang bahwa kepercayaan rakyat harus menjadi fondasi dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
"Pemenangan Pemilu 2029 harus dibangun melalui kepercayaan rakyat, bukan transaksi politik. Masyumi harus menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas, kompeten, dekat dengan masyarakat, dan memiliki gagasan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan."
Dengan pendekatan tersebut, Masyumi ingin menempatkan politik gagasan dan kualitas kepemimpinan sebagai ukuran utama dalam membangun dukungan masyarakat.
Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi kepada Rakyat
Agenda pembaruan politik juga diarahkan pada persoalan ekonomi yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Masyumi menegaskan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen. Pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis nasional harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, disertai penguatan koperasi, UMKM, pertanian, perikanan, dan industri nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Bisnis, Akhmad Syarbini, M.Sc., menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan politik berkeadilan.
"Kekayaan negeri harus kembali menjadi sumber kemakmuran rakyat. Masyumi memperjuangkan ekonomi nasional yang berdaulat, memperkuat pelaku usaha rakyat, serta memastikan sumber daya strategis dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan hanya segelintir kelompok pemodal."
Bagi Masyumi, pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka-angka makro, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, agenda ekonomi tersebut membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipercaya. Karena itu, Masyumi juga menempatkan supremasi hukum dan keadilan konstitusional sebagai agenda perjuangan berikutnya.
Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, independensi lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas penyelenggara negara menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat.
Konsolidasi Organisasi dan Politik Pengabdian
Agenda kelima diarahkan pada pembangunan kekuatan politik rakyat yang mandiri dan bermartabat.
Masyumi menyadari bahwa cita-cita politik tidak dapat diwujudkan hanya melalui pernyataan sikap di tingkat pusat. Diperlukan organisasi yang hidup, kader yang bekerja, serta kehadiran nyata di tengah masyarakat.
Sekretaris Jenderal Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, M.Si., menekankan bahwa konsolidasi menuju 2029 harus dilakukan secara sistematis, mulai dari penguatan struktur daerah hingga perluasan partisipasi masyarakat.
"Kebangkitan Masyumi harus dimulai dari organisasi yang hidup, kader yang bekerja, dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Konsolidasi menuju 2029 harus memperkuat struktur, memperluas keanggotaan, serta membangun budaya organisasi yang disiplin, transparan, dan bertanggung jawab."
Pendidikan politik, forum aspirasi masyarakat, pelayanan sosial, rekrutmen keanggotaan sukarela, dan penguatan kaderisasi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Seluruh agenda itu akan diarahkan menjadi program kerja 2027–2029 yang memiliki sasaran, jadwal, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah komitmen politik Masyumi benar-benar diwujudkan.
Membangun Kepercayaan melalui Integritas
Di tengah menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap partai politik, Masyumi juga menghadapi tantangan untuk membangun kembali identitas politik yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Wakil Ketua Umum Bidang Political Branding, Dr. Legisan Samtafsir, menilai bahwa warisan sejarah merupakan modal nilai yang penting, tetapi kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui konsistensi antara gagasan, perilaku, dan pengabdian.
"Masyumi tidak boleh berhenti pada simbol, logo, atau kebesaran sejarah. Integritas harus menjadi identitas politik yang dibuktikan melalui perilaku pemimpin, kualitas organisasi, konsistensi kebijakan, dan cara Masyumi hadir di tengah rakyat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui bukti, bukan sekadar janji."
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembaruan Masyumi tidak hanya menyangkut penampilan dan komunikasi politik, tetapi juga kualitas kelembagaan serta keteladanan para pemimpinnya.
Dengan demikian, keberhasilan Masyumi menuju 2029 tidak cukup diukur dari popularitas atau besarnya dukungan simbolik. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan politik yang bersih, kepemimpinan yang dipercaya, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Yogyakarta, Titik Kebangkitan Integritas
Yogyakarta 1945 mengingatkan bahwa Masyumi lahir ketika bangsa membutuhkan keberanian, persatuan, dan pengorbanan. Yogyakarta 2026 menghadirkan tantangan baru: bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi kekuatan pembaruan politik Indonesia.
Milad ke-81 menjadi momentum untuk mengubah romantisme sejarah menjadi pembuktian pengabdian, politik transaksi menjadi politik gagasan, dan orientasi perebutan kekuasaan menjadi perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dari kota kelahirannya, Masyumi menyerukan kebangkitan politik yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan integritas. Warisan para pendahulu tidak hanya dikenang, tetapi hendak dihidupkan kembali melalui kerja politik yang nyata.
Dari Yogyakarta, Masyumi meneguhkan integritas. Menuju 2029, Masyumi bertekad membuktikan pengabdiannya untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, bermartabat, dan berkah.
