JAKARTA – Puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan disebut telah melampaui 25 orang dan berasal dari sejumlah fraksi di DPR.
Klaim tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia juga mengunggah foto dirinya tengah memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama.
ADVERTISEMENT
Mardani mengatakan, para anggota DPR yang telah menandatangani dokumen tersebut berasal dari lintas fraksi. Namun, dukungan itu masih diberikan atas nama pribadi, bukan mewakili sikap resmi fraksi maupun partai politik.
"Hampir semua [fraksi], lebih dari 25," kata Mardani saat dihubungi.
Ia menjelaskan, proses pengumpulan tanda tangan telah berlangsung sejak Senin malam. Jumlah anggota DPR yang mendukung pengusulan hak tersebut terus bertambah hingga hari ini.
"Mayoritas fraksi tapi personal," ujarnya.
Selain dokumen yang memuat daftar nama dan tanda tangan para pengusul, Mardani juga memperlihatkan dokumen lain yang berisi penjelasan serta pasal-pasal terkait Hak Menyatakan Pendapat.
Pengajuan hak tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah yang digunakan saat pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Dalam pertimbangan hukum putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen yang setara dengan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Perkembangan kasus tersebut turut memunculkan berbagai wacana langkah politik di DPR. Sejumlah partai politik yang sebelumnya cenderung berhati-hati mulai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk mengevaluasi posisi Gibran.
Opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga penggunaan Hak Menyatakan Pendapat pun mulai mengemuka. Mekanisme tersebut berpotensi membawa persoalan ini ke tahap politik yang lebih serius, termasuk kemungkinan proses pemakzulan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. *
