TriasPolitica.net : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak khawatir dengan apa yang dia sebut sebagai black campaign terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang acap kali diserukan untuk menyudutkan Prabowo Subianto. Muzani menyebut isu HAM itu tak lebih dari isu yang muncul tiap perhelatan pilpres.
"Ya itu, kan, ham him hum hem hom muncul 5 tahunan. Jadi, kita sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang pilpres, makanya itu kami tidak perlu mikirin," ujar Muzani di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Ahad, (23/7/2023).
Muzani menegaskan pihaknya akan tetap berusaha memenangkan Prabowo dan Gerindra dalam Pemilu 2024 untuk kebaikan bangsa dan negara meski isu HAM terus menerpa mantan komandan korps baret merah itu.
"Kita tidak melihat ke belakang dan seluruh kader Gerindra bersemangat bersatu untuk itu," tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengamini isu pelanggaran HAM 1998 selalu muncul dan dikaitkan dengannya setiap gelaran Pilpres. Menurutnya, hal itu sah-sah saja. Di negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin.
"Selalu dibilang ini lah, itu lah, mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, penculik, pembunuh, jadi gimana ya? Saya mau apakan?" kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa beberapa waktu lalu.
"Bahwa ini kan demokrasi, kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat enggak usah pilih saya, selesai, kan?" ucapnya menambahkan.
Ia menjelaskan isu pelanggaran HAM sudah dikaitkan dengan dirinya sejak 2004. Saat itu, Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar. Prabowo menyebut isu pelanggaran HAM terus dikaitkan dengannya hingga maju sebagai cawapres dan capres.
"Memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM dan sebagainya. Saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi dalam demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya," katanya.
Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya itu sebagai risiko lantaran pernah menjadi prajurit TNI. Meski demikian, ia menyatakan saat menjadi prajurit telah melaksanakan tugas yang diberikan sebaik-baiknya dan sesuai dengan sumpah.
"Itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya, banyak rekan saya, anak buah saya hilang tangan, malah gugur, ya itu risiko saya, saya harus hadapi," katanya.
Sosok Prabowo selama ini memang diduga terkait dengan kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis prodemokrasi jelang kejatuhan Orde Baru. Kasus penculikan ini berdasarkan putusan Pengadilan Militer Jakarta pada 1998 yang dilakukan oleh Tim Mawar.
Pada April 1999, 11 anggota Tim Mawar diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi II. Kolonel CHK Susanti yang mengetuai Mahkamah Militer Tinggi II kala itu, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999. ***
Kontributor : Abu Isa Karim D | TriasPolitica.net | Indonesian Islamic News Forum (IINF)
