Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII DPR RI, Siti Aisyah, terkait kinerjanya selama 105 hari menjabat. Dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Siti menyampaikan kritiknya terhadap Pigai yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang nyata.
"Setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama menjadi Menteri HAM ini," ujar Siti Aisyah, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.
Siti menyoroti bahwa satu-satunya program yang terlihat adalah amnesti narapidana, yang berasal dari kebijakan pemerintah, bukan inisiatif langsung dari Kementerian HAM. Selain itu, ia juga mempertanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," tegasnya.
Lebih lanjut, Siti berharap Pigai dapat menunjukkan sikap aktif seperti saat masih menjabat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ia menegaskan bahwa posisi sebagai menteri seharusnya tidak hanya dipandang sebagai status atau jabatan semata.
"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak, ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," ungkapnya.
Pigai: Kementerian HAM Tidak Bisa Bertindak Sembarangan
Dalam kesempatan yang sama, Natalius Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM memiliki kewenangan dalam melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, pihaknya tidak dapat serta-merta bersuara keras terhadap perusahaan yang terlibat konflik di daerah.
"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.
Ia menambahkan bahwa jika kementeriannya mengomentari suatu konflik tanpa melakukan audit terlebih dahulu, hal itu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk indeks saham perusahaan terkait.
"Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok. Saya memiliki kewenangan dan otoritas penuh yang diberikan oleh nasional maupun internasional," jelasnya. (DLH/CGT)
