Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan publik usai pernyataannya mengenai rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia viral di media sosial. Dalam pidatonya di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (9/8/2025), Sri Mulyani menilai kondisi tersebut merupakan salah satu tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara.
Sri Mulyani awalnya memaparkan alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 724,3 triliun. Ia menyoroti bahwa, meski anggaran pendidikan cukup besar, kesejahteraan guru dan dosen belum optimal. “Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube ITB.
Pernyataan yang menuai polemik adalah ketika Sri Mulyani mempertanyakan apakah permasalahan rendahnya gaji guru dan dosen dapat sepenuhnya diatasi melalui keuangan negara atau perlu dukungan pihak lain. “Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” kata bendahara negara tersebut. Namun, ia tidak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud.
Alokasi Anggaran Pendidikan
Pemerintah membagi anggaran pendidikan 2025 ke dalam tiga kluster utama. Kluster pertama fokus pada manfaat langsung bagi siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kluster kedua dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru serta dosen, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS yang disalurkan kepada 477.700 guru dan program sertifikasi bagi 666.900 guru. Kluster ketiga digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, anggaran pendidikan juga membiayai program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi hampir 200 kampus negeri, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hingga program digitalisasi pembelajaran.
Potret Kesejahteraan Guru dan Dosen
Berdasarkan data, rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia setara 1,3 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Survei kualitatif Harian Kompas pada 4–23 April 2025 terhadap 36 dosen PTN di 23 provinsi menunjukkan gaji dosen Indonesia lebih rendah dibandingkan lima negara Asia Tenggara lainnya. Di Kamboja, gaji dosen perguruan tinggi publik mencapai 6,6 kali upah minimum, Thailand 4,1 kali, Vietnam 3,42 kali, Malaysia 3,41 kali, dan Singapura 1,48 kali.
Survei yang sama juga mengungkap tingginya beban kerja dosen di Indonesia. Sepanjang 2024, rata-rata jam kerja dosen PTN mencapai 69,64 jam per minggu. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara beban kerja dan tingkat kesejahteraan yang diterima.
Pernyataan Sri Mulyani ini memicu perdebatan publik, terutama di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat, terkait langkah konkret yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen di tengah keterbatasan anggaran negara. (DL/GPT)
