Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ajakan taubat nasuha tidak hanya perlu ditujukan kepadanya, tetapi juga kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia meminta seluruh pejabat pemerintah melakukan evaluasi diri atas terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Menteri Bahlil menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Menurutnya, evaluasi menyeluruh wajib dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
“Kalau pertaubatan nasuha, Cak Imin juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Semua kita semua harus evaluasi diri,” ujar Bahlil.
Hanya Presiden yang Bisa Memerintah
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang menginstruksikan dirinya adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin pemerintahan.
“Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini dirinya tengah fokus menangani persoalan rakyat di lokasi bencana sesuai mandat Presiden.
“Saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuhnya.
Respons terhadap Surat Cak Imin
Pernyataan Bahlil muncul setelah sebelumnya Cak Imin mengirim surat kepada tiga menteri, yakni Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup. Surat tersebut berisi ajakan untuk melakukan tobat nasuha sebagai bentuk evaluasi total atas kebijakan lingkungan yang dianggap menjadi salah satu penyebab bencana besar di Sumatera.
“Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan,” ujar Cak Imin pada Senin (1/12/2025).
Menurut Cak Imin, tobatan nasuhah dimaksudkan sebagai refleksi mendalam terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga lingkungan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” tegasnya.
Evaluasi Kebijakan Lingkungan Jadi Sorotan
Instruksi dan perdebatan antarpejabat ini muncul di tengah sorotan publik terkait tingginya korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Berbagai pihak menilai perlunya langkah konkret dan evaluasi serius terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali.
Dengan saling melempar ajakan untuk melakukan evaluasi diri, publik kini menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia. *
