Gaza - Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka jalan bagi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) mengambil alih pemerintahan sipil di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail al-Thawabta, Senin, mengatakan Ketua Komite Darurat Pemerintah Mohammed al-Farra telah mengundurkan diri sekaligus membubarkan komite tersebut guna memfasilitasi transisi administratif kepada NCAG.
ADVERTISEMENT
"Hamas siap menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite nasional demi memastikan keberhasilan proses transisi," kata Juru Bicara Hamas Hazem Qassem, seperti dilansir dari Al Arabiya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Qassem, keputusan tersebut merupakan langkah baru Hamas untuk tidak lagi memimpin pemerintahan di Jalur Gaza. Ia mengatakan langkah itu diharapkan dapat menghilangkan alasan bagi Israel untuk terus melancarkan operasi militer di wilayah tersebut.
NCAG dipimpin teknokrat Palestina Ali Shaath dan dibentuk oleh Board of Peace, badan yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika memediasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober 2025.
Sebelumnya, seorang pejabat Hamas mengatakan organisasi itu telah menyampaikan keputusan tersebut kepada sejumlah faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo, Mesir. Menurutnya, berbagai faksi menyambut positif keputusan Hamas dan menilai langkah itu sebagai upaya serius untuk memungkinkan NCAG menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober tahun lalu, Hamas berulang kali menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi menjalankan pemerintahan sipil di Gaza. Namun, persoalan pelucutan senjata masih menjadi isu utama yang belum mencapai kesepakatan.
Pembicaraan antara Hamas, sejumlah faksi Palestina, dan para mediator di Kairo masih berlanjut untuk membahas pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata. Tahap pertama telah mencakup pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel.
Tahap kedua kesepakatan direncanakan meliputi pelucutan senjata Hamas serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Namun hingga kini proses tersebut belum mengalami kemajuan.
Di sisi lain, pasukan Israel dilaporkan justru memperluas penguasaannya di Jalur Gaza hingga sekitar 70 persen wilayah.
Hamas menyatakan pembentukan pemerintahan Palestina yang baru harus lebih dahulu diwujudkan sebelum organisasi tersebut mempertimbangkan penyerahan sebagian persenjataannya. Sementara itu, Israel menolak Hamas kembali berkuasa di Gaza dan juga belum menyetujui pengambilalihan pemerintahan oleh Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah.
Perbedaan pandangan mengenai tata kelola Gaza pascaperang masih menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata.
Sumber : Al Arabiya | Weblink : https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/07/06/hamas-dissolves-gaza-governing-body-group-official
