Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan terus memantau keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Jalur Gaza, Palestina, setelah armada mereka dicegat pasukan Zionis Israel di perairan internasional dekat Siprus.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan memastikan perlindungan terhadap para WNI yang terdampak.
ADVERTISEMENT
“Kemlu RI via Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” ujar Yvonne dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Menurut Kemlu RI, sedikitnya 10 kapal dalam armada Global Sumud Flotilla dicegat pasukan Israel di perairan Siprus, bagian timur Laut Mediterania, pada Senin pagi waktu setempat. Beberapa kapal yang dilaporkan terkena intersepsi antara lain “Amanda”, “Barbaros”, “Josef”, dan “Blue Toys”.
Di kapal “Josef”, terdapat seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa yang diketahui merupakan delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) bersama Rumah Zakat.
Sementara itu, komunikasi juga masih terus diupayakan dengan kapal “Boralize” yang membawa dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, guna memastikan kondisi kapal serta para penumpang di dalamnya.
Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menyebut terdapat sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Mereka terdiri dari relawan dan dua jurnalis Republika yang ikut dalam pelayaran menuju Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.
Menurut informasi yang diterima Republika, intersepsi terhadap armada Global Sumud Flotilla terjadi sekitar 200 mil laut dari Gaza, tepatnya di wilayah perairan Siprus.
Kemlu RI menyatakan situasi di lapangan masih sangat dinamis dan terus berkembang. Pemerintah Indonesia saat ini terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI yang ditahan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitas perlindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” kata Yvonne.
Pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan pencegatan terhadap armada kemanusiaan internasional tersebut dan mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan yang ditahan.
Kemlu RI turut menyerukan agar otoritas Israel menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
