Jakarta — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengungkap dua tantangan utama yang harus dijawab para pejabat baru Polri setelah adanya rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan kepolisian. Menurutnya, pergantian jabatan tersebut harus menjadi momentum untuk menerjemahkan visi dan misi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ke dalam kerja nyata.
Anam mengatakan Kapolri memiliki kewenangan untuk memilih personel yang dinilai tepat mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan. Karena itu, para pejabat yang baru ditunjuk diharapkan mampu menjalankan arah kebijakan tersebut secara konkret.
ADVERTISEMENT
“Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi misi,” kata Anam dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Menurut Anam, terdapat dua tantangan utama yang perlu menjadi perhatian para pejabat baru. Pertama, bagaimana meningkatkan kedekatan antara polisi dan masyarakat. Kedua, mempercepat penyelesaian laporan serta pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian.
Ia menilai kedekatan dengan masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui berbagai program formal. Polri juga perlu membangun budaya baru dalam menjalankan tugas, termasuk dengan mengedepankan sikap yang lebih sederhana dan tidak berjarak dengan masyarakat.
“Kedekatan dengan masyarakat kalau tidak ada kebudayaan baru, salah satunya adalah low profile. Tidak memungkinkan ada kedekatan polisi dengan masyarakat,” ujarnya.
Percepat Penanganan Pengaduan
Tantangan kedua berkaitan dengan kecepatan pelayanan kepolisian. Anam menekankan bahwa laporan, pengaduan, perizinan, maupun kebutuhan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan kepolisian harus ditangani secara cepat dan tuntas.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian setelah menyampaikan laporan atau pengaduan kepada polisi. Karena itu, kecepatan sekaligus penyelesaian perkara menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Harapan masyarakat ketika dia mengadukan kepada kepolisian, melaporkan kepada kepolisian, hasilnya cepat dan tuntas,” kata Anam.
Ia menyebut Polri sebenarnya telah memiliki modal berupa sistem digitalisasi pengaduan yang dibangun pada periode sebelumnya. Sistem tersebut, menurut Anam, dapat terus diperkuat dan dikembangkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pertimbangkan Rekam Jejak
Terkait pemilihan pejabat baru, Anam meminta publik menghormati mekanisme yang digunakan oleh Kapolri. Ia menyebut penempatan personel pada jabatan strategis tentu mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk rekam jejak serta kesesuaian dengan visi dan misi Kapolri.
“Harus kita hormati menjadi orang-orang yang saat ini adalah orang-orang yang terbaik untuk menjalankan visi misi Kapolri ke depan. Tinggal kita tunggu saja,” ujarnya.
Meski demikian, Anam mengingatkan seluruh pejabat baru agar tetap menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.
“Akuntabilitas dan transparansi adalah syarat dari semua itu,” tegas Anam.
